DISKUSI #SAVEROHINGYA DPP PKB. H Syaiful Bahri Anshori (Fraksi PKB Komisi I DPR) dan Andi Rochmyanto (Kemenlu RI). Foto: Alie Media DPP PKB |
SYAIFUL BAHRI ANSHORI:
Persoalan Rohingya
ini adalah persoalan kemanusiaan berupa tragedi. Ya tragedi kemanusiaan. Mereka
berjumlah ribuan orang tidak punya tanah air, tidak punya negara, tidak punya
tempat tinggal, terapung di tengah laut dengan peralatan seadanya.
Sehingga ini jadi
tanggungjawab kita bersama. Jika tidak ditangani bersama-sama, saya yakin mereka
akan jadi mangsa ikan di laut karena jadi mangsa ikan. Saya kira ini adalah
tragedi yang sangat besar, sekitar 200 ribu orang mereka tidak punya negara.
Sebagai Anggota
Komisi I DPR, saya sering mengusulkan kepada pemerintah agar segera menangani
pengungsi Rohingya ini. Persoalan ini sudah lama muncul. Namun sayangnya kita
belum meratifikasi konvensi itu. Termasuk mengapa pemerintah sering mengeluhkan
soal dana kemanusiaan untuk pengungsi, saya kira karena kita belum
meratifikasi.
Saya sering
mengusulkan kepada pemerintah agar persoalan pengungsi jangan jadi persoalan
rumit. Memang salah satunya karena kita belum meratifikasi Konvensi PBB tentang
pengungsi. meskipun begitu, karena ini menyangkut kemanusiaan, saya kira
pemerintah hatus banyak akal, apalagi pemerintah juga punya banyak mitra utk
bisa membantu mengatasinya. Bila perlu harus melibatkan pihak ketiga, ya
lakukanlah sepanjang bisa mengatasi sisi kemanusiaannya.
Misalnya, kita punya
banyak pengusaha kaya dan ormas ormas besar seperti nu dan muhammadiyah yang
telah merespons dengan baik soal Rohingya ini. Bahkan PBNU telah menyediakan
pesantren-pesantren di lingkungan NU dan siap menampung mereka. di NU ada
sekitar 40 ribu pesantren. Jika satu pesantren menampung satu, jumlahnya sudah
sangat signifikan. muhammadiyah juga punya banyak perguruan tinggi. Saya kira
itu bisa kita atasi secara bersama.
Kedua, Indonesia ini
negara besar di Asean. Sudah saatnya Indonesia menggalang kekuatan asean untuk
berbicara di tingkat internasional tentang Rohingya ini. Jika selama ini HAM
internasional untuk soal perang di Timur tengah selalu vocal, tetapi mengapa utk soal Rohingya ini kita malah diam saja.
Saya kira Asean harus bergerak untuk menarik mereka agar terlibat dalam penanganan
kasus ini.
Dana-dana PBB saya kira
banyak untuk menangani pengungsi. Mengapa
pengungsi Rohingya tidak ditangani. Indonesia layak menjadi trigger bergerak bersama Asean utk
mengatasi Rohingya ini. Saya ingat ketika pada kasus tertentu mereka kompak
mengatasi imigram secara kompak. Mengapa mereka bergerak?
Ketiga, saya kira
harus ada roadmap bagi kepentingan
luar negeri ini. Kalo kita harus menampung semua Rohingya ya itu tidak mungkin.
harus ada tahapan-tahapannya, Entah bulan atau tahun, sumberdaya apa yg harus
dipersiapkan untuk Rohingya ini. Sebab persoalan Rohingya ini bukan semata soal
trafficking (perdagangan manusia). Saya
tadi mendengar, karena ada unsure trafficking
membuat Menlu sikapnya agak melunak. Saya kira persoalannya bukan hanya trafficking.
Saya kira bukan itu.
Mereka menjadi pengungsi ini secara sistematis. Ada sejarah Rohingya menyatakan
mereka dilarang oleh undang-undang, konflik antar agama, sampai pembantaian
etnis. Ini tentu karena ada unsure sistematis yang dilakukan oleh kelompok
tertentu terhadap Rohingya.
Oleh sebab itu,
karena mereka juga mempunyai persoalan di Negara asalnya, maka butuh kita ikut
menyelesaikan bersama-sama. Benar bahwa itu persoalan internal negaranya. Tapi
ini sudah di luar norma kemanusiaan.
Saya sepakat dengan
usulan menghadirkan PBB ke Myanmar untuk menekan Negara. Agar mencabut
undang-undang yang melarangnya. Ini berbahaya. Oleh sebab itu, saya sepakat
untuk menghadirkan Negara-negara dan menekan Myanmar melakukan pencabutan
undang-undang itu. Agar persoalan Myanmar tertangani dengan baik. Bahwa sejak
2007 sudah terjadi peristiwa keji terhadap Rohingya, apakah dunia sudah melangkah
dengan sikap yang layak? Sehingga Rohingya tertangani dengan baik dan layak?
Bagi saya, jika waktu
itu sudah tertangani dengan baik dan layak, tidak mungkin muncul tragedy
sekarang ini. Karena setelah kita teliti, Rohingya ini ingin mencari
penghidupan yg layak, yaitu ke Australia dan New Zealand. Ini artinya mereka di
sana tidak diperlakukan dengan layak, terlebih dicampuri Bangladesh karena
Islam madzhab-nya berbeda. Makanya
mereka sangat senang sekali bisa ditampung di Malaysia dan bisa diterima
bekerja. Kalo di Indonesia susah, karena banyak berbeda.
Sehingga, dengan
begitu pelik dan banyak persoalan yang melingkupi Rohingya, harus ada roadmap agar tertangani dengan baik dan bisa diterima
kembali ke negaranya. Bayangkan, di jaman modern ini masih saja ada etnis yang
tidak mempunyai Negara. Betapa ngerinya. Kalo air mereka punya, tapi air laut. Bepergian tanpa tujuan dengan sarana yang sangat terbatas. Tidak masuk akal mereka akan bisa hidup lama. Makan saja
susah. Minum saja minum airnya sendiri.
Makanya harus kita
tangani bersama-sama. Dengan dipelopori Indonesia kita bangsa-bangsa ASEAN
untuk menampung mereka. Selain itu juga kita perlu mengakses dana-dana untuk
pengungsi, seperti OKI dan dana internasional. Selain tentunya juga UNHCR. Ini
perlu juga akses dana Amerika. Namun mengapa Rohingya tidak masuk dalam agenda
mereka? Padahal ini masih terus berlangsung ketidakadilan politik
internasional, terutama di wilayah ASEAN.
Terakhir, saya
mengusulkan harus ada tim investigasi independen untuk meneliti di negara asal Rohingya itu, ada apa yang sesungguhnya terjadi. Setelah
pembakaran rumah warga Rohingya, belum ada data yang lengkap: ada apa di sana
yang sesungguhnya terjadi atas Rohingya di Myanmar yang tertutup itu? Ini perlu
membutuhkan tanggungjawab Indonesia sebagai bangsa besar agar bisa bergerak
lebih cepat untuk menyelesaikan kemanusiaan ini. Saya kira itu, terima kasih
atas perhatiannya. Wassalam.
DISKUSI PUBLIK #SAVEROHINGYA -- Jumat, 22 Mei 2015, Aula DPP PKB, Jl Raden
Saleh, Jakarta. DPP
PKB mengelar Diskusi Publik #SaveRohingya bertajuk "Momentum Indonesia Menegakkan
Kemanusiaan Global" di Kantor DPP PKB, Jakarta, 22/05/2015. Hadir sebagai
narasumber, yaitu KH Masdar Farid Mas’udi (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama),
Andi Rachmyanto (Kementerian Luar Negeri RI), H Syaiful Bahri Anshori (Komisi I
DPR Fraksi PKB), dan H Nur Munir (moderator). Acara dibuka oleh H Andi Muawiyah
Ramli (Dewan Syura DPP PKB).
[Kholilul Rohman Ahmad]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar