Bersama Para Penggerak Desa Nasim Khan bicara Pancasila

Panji-Situbondo – Anggota MPR Ir H M Nasim Khan melaksanakan sosialisasi Pancasila di Pendopo Balai Desa Panji, Situbondo, (22/9) dalam suasana ramah, riang, dan syahdu bersama masyarakat peserta Sosialisasi MPR Tokoh Masyarakat. Bang Nasim, demikian panggilan akrabnya, berbicara tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila agar menjadi teladan bagi kehidupan bermasyarakat.

Mereka yang hadir terdiri dari berbagai elemen masyarakat dari seluruh kecamatan di Situbondo, dalam rangka memasyarakatkan Pancasila di lingkungan masyarakat pada umumnya. Anggota MPR Ir HM Nasim Khan bersama narasumber dari Paguyuban Perangkat Desa Situbondo, menyampaikan materi nilai-nilai Pancasila dalam acara Sosialisasi MPR di Situbondo.

Dalam kesempatan itu, Bang Nasim juga menyampaikan pesan kepada para angggota Anggota paguyuban sebagai upaya meningkatkan jangkauan Pancasila ke pelosok-pelosok desa di Situbondo. Acara yang diselenggarakan kerjasama Fraksi PKB MPR-RI dan Institut NKI.

”Pertemuan ini sebuah wadah ruang silaturrahim Pancasila kepada para warga masyarakat di Situbondo,” kata Bang Nasim. Ia berharap kepada peserta semoga acara menjadi ruang konsolidasi dan memasyarakatkan Pancasila di dapil Situbondo dan sekitarnya.

"Salah satu bentuk nilai-nilai Pancasila dan Aswaja adalah terwujudnya ulama NU sebagai motor perjuangan kemerdekaan Indonesia hingga terbentuknya NKRI," ujarnya.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan pilar utama daripada tiga pilar lainnya sehingga menjadi final eksistensinya serta tidak perlu diperdebatkan lagi.

“Pancasila bagi NU sudah final. Harga Mati. Sudah tidak ada persoalan. Persoalannya bagaimana kita melakukan aktualisasi dan kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila menurut keadaan zamannya,” katanya.

Menurutnya, di jaman Orde Baru ada Eka Prasetya Panca Karsa atau P4 yang dianggap terjemahan tunggal oleh pemerintah yang bersifat mutlak alias tidak bisa dibantah. Katanya, rezim Orba tidak memperbolehkan muncul terjemahan Pancasila dari masyarakat.

“Nah, masa sekarang tafsir tunggal itu dihilangkan. Tapi tentu namanya menerjemahkan tidak boleh keluar dari teks Pancasila itu,” katanya.

Sementara itu, saat menjelaskan materi Bhinneka Tungga Ika, ia menyatakan bahwa pluralisme atau warna-warni keyakinan yang ikut membentuk negara Indonesia harus dihayati oleh semua masyarakat. Sebab Indonesia dibentuk oleh banyak suku agama dan golongan, bukan oleh sekelompok tertentu saja.

Berpesan agar warga negara jangan hanya menjadi penonton di depan kebijakan publik yang hanya dikuasai orang lain. Jangan sampai para kiai hanya menonton saja, lalu saat ada kerusakan diminta ikut memperbaiki. Saat bagus dan lurus disuruh kembali ke pesantren.

Ia menyatakan, kiai harus ikut ambil bagian menentukan kebijakan publik, maka dari itu warga pancasila harus menang lalu menempatkan wakilnya di parlemen. Sebab menentukan kebijakan publik untuk mengajak berbuat kebajikan termasuk ibadah.

 “Ini juga sejalan sebagai ibadah dengan para ulama dan masyayikh yang mengajar di pesantren, yakni sama-sama beribadah dan Pancasila,” katanya.

Bang Nasim berpesan bahwa para perangkat desa adalah bagian dari tokoh masyarakat yg mempunyai hak dan tanggungjawab bersama untuk memasyarakatkan Pancasila kepada masyarakat. Bahwa nilai-nilai Pancasila dan empat pilar berbangsa dan bernegara adalah satu kesatuan dalam membangun bangsa Indonesia yg damai dan toleran terdiri dari berbagai suku bangsa di dalamnya.

“Ayo kita bangun Situbondo dengan bersholawat dan berpancasila,” pesan Bang Nasim.

(kra)

Di Besuki, Nasim Khan bicara PBNU, Aswaja, dan NKRI

Besuki-Situbondo – Anggota MPR Ir H M Nasim Khan melaksanakan sosialisasi Pancasila di Pendopo Kecamatan Besuki, Situbondo, (13/9) dalam suasana ramah, riang, dan syahdu bersama masyarakat peserta Sosialisasi MPR. Bang Nasim, demikian panggilan akrabnya, berbicara tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila agar menjadi teladan bagi kehidupan bermasyarakat.

Mereka yang hadir terdiri dari berbagai elemen masyarakat dari seluruh kecamatan di Situbondo, dalam rangka memasyarakatkan Pancasila di lingkungan masyarakat pada umumnya. Anggota MPR Ir HM Nasim Khan bersama narasumber pendamping dari DPAC PKB Besuki, menyampaikan materi nilai-nilai Pancasila dalam acara Sosialisasi MPR di Situbondo.

 Dalam kesempatan itu, Bang Nasim juga menyampaikan pesan kepada para angggota Lembaga Pendidikan Kader Pancasila (LPKP) Situbondo sebagai upaya meningkatkan jangkauan Pancasila ke pelosok-pelosok desa di Situbondo. Acara yang diselenggarakan kerjasama Fraksi PKB MPR-RI dan DPC PKB Situbondo ini dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Besuki yang kepanitian secara teknis dilaksanakan Institut NKI.

”Pertemuan ini sebuah wadah ruang silaturrahim Pancasila kepada para warga masyarakat di Situbondo,” kata Bang Nasim. Ia berharap kepada peserta semoga acara menjadi ruang konsolidasi dan memasyarakatkan Pancasila di dapil Situbondo dan sekitarnya.

"Salah satu bentuk nilai-nilai Pancasila dan Aswaja adalah terwujudnya ulama NU sebagai motor perjuangan kemerdekaan Indonesia hingga terbentuknya NKRI," ujarnya.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan pilar utama daripada tiga pilar lainnya sehingga menjadi final eksistensinya serta tidak perlu diperdebatkan lagi.

“Pancasila bagi NU sudah final. Harga Mati. Sudah tidak ada persoalan. Persoalannya bagaimana kita melakukan aktualisasi dan kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila menurut keadaan zamannya,” katanya.

Menurutnya, di jaman Orde Baru ada Eka Prasetya Panca Karsa atau P4 yang dianggap terjemahan tunggal oleh pemerintah yang bersifat mutlak alias tidak bisa dibantah. Katanya, rezim Orba tidak memperbolehkan muncul terjemahan Pancasila dari masyarakat.

“Nah, masa sekarang tafsir tunggal itu dihilangkan. Tapi tentu namanya menerjemahkan tidak boleh keluar dari teks Pancasila itu,” katanya.

Sementara itu, saat menjelaskan materi Bhinneka Tungga Ika, ia menyatakan bahwa pluralisme atau warna-warni keyakinan yang ikut membentuk negara Indonesia harus dihayati oleh semua masyarakat. Sebab Indonesia dibentuk oleh banyak suku agama dan golongan, bukan oleh sekelompok tertentu saja.

Berpesan agar kader PKB jangan hanya menjadi penonton di depan kebijakan publik yang hanya dikuasai orang lain. Jangan sampai para kiai hanya menonton saja, lalu saat ada kerusakan diminta ikut memperbaiki. Saat bagus dan lurus disuruh kembali ke pesantren.

Ia menyatakan, kiai harus ikut ambil bagian menentukan kebijakan publik, maka dari itu PKB harus menang lalu menempatkan wakilnya di parlemen. Sebab menentukan kebijakan publik untuk mengajak berbuat kebajikan termasuk ibadah.

 “Ini juga sejalan sebagai ibadah dengan para ulama dan masyayikh yang mengajar di pesantren, yakni sama-sama beribadah dan Pancasila,” katanya.

“Jadi dengan ini sudah tidak relevan pernyataan Pancasila itu kafir, atau Pancasila itu bukan Islam. Karena Pancasila dan NKRI adalah bagian dari PBNU,” katanya menutup presentasi materi Empat Pilar alias PBNU, yakni P=Pancasila, B=Bhinneka Tunggal Ika, N=NKRI, dan U=UUD Tahun 1945. (kra)

DI BONDOWOSO, NASIM KHAN AJAK KAUM SANTRI CINTA PANCASILA

BANYUWANGI,– Anggota DPR MPR RI Fraksi PKB Dapil Jawa Timur III, Ir HM Nasim Khan, menggelar kegiatan Pendidikan Penguatan Pancasila dan NKRI di Bondowoso, 1/7. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari Sosialisasi MPR oleh Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPRRI).

DI BONDOWOSO, NASIM KHAN AJAK KAUM SANTRI CINTA PANCASILA - 
Anggota FPKB DPR MPR RI Ir M Nasim Khan menyampaikan kata sambutan 
kehormatan sekaligus keynote speaker Sosialisasi MPR di Cerme Bondowoso. 
Dalam sambutan Bang Nasim, Anggota DPR Dapil Jawa Timur III (Situbondo 
Bondowoso Banyuwangi), menyampaikan pentingnya kaum santri ikut 
berperan aktif dalam peguatan Pancasila demi keutuhan NKRI. 
(Foto: KHOLILUL ROHMAN AHMAD)

Menurut Bang NK, panggilan akrabnya, memasyarakatkan Pancasila sebagai bagian dari memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan tanggung jawab seluruh warga negara. Meskipun pihaknya menjadi pejabat sebagai wakil rakyat di Senayan, sesungguhnya ‘hanya’ meneruskan tanggungjawabnya sebagai rakyat sebagaimana umumnya.

“Lebih dari itu kita semua punya tanggungjawab untuk tegaknya NKRI dan keutuhan Pancasila. Bukan hanya pejabat saja. Namun seluruh warga negara Indonesia mempunyai kewajiban yang sama, tanpa kecuali,” katanya.

Dikatakan, tegaknya Pancasila dan keutuhan NKRI tidak pernah lepas dari peran para santri dan masyayikh yang gigih bergerak melakukan penguatan nilai-nilai Pancasila di pondok pesantren, surau, musholla, dan masjid. Bahkan khutbah-khutban yang dikumandangkan para khatib saat shalat Jumat merupakan bagian dari penguatan Pancasila sila pertama, yakni ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’.

“Kita patut berterima kasih kepada para khatib yang istiqamah menyampaikan khutbah-khutbah bernilai Pancasila. Pesan saya, hindarkan khutbah yang provokativ dan memecah belah ummat,” tuturnya.

Acara sosialisasi MPR dan Pendidikan Pancasila di gelar di Pondok Pesantren Cerme Bondowoso, Bondowoso. Dibuka secara resmi Ketua Umum DPC PKB Situbondo H Dhafir dihadiri Anggota DPR MPR RI Ir HM Nasim Khan Dapil Jawa Timur III (Situbondo Bondowoso Banyuwangi), Ketua MWC NU, dan para masyayikh serta asatidz.

Manurut Pak Dhafir, para peserta diajak menelusuri materi nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD NRI 1945 (PBNU) dan Islam ala Ahlussunah Wal Jamaah. Dari Jakarta hadir narasumber DPP PKB memberikan pembekalan kepada para peserta tentang Pancasila, NKRI, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan ke-PBNU-an oleh Abdul Fattah. Sementara itu, narasumber DPW PKB Jawa Timur ikut hadir memperkuat pengkaderan Pancasila di Wongsorejo ini, yaitu Syamsul dan Humaidi.

Direktur NKI yang ikut dalam rombongan Anggota Dewan mengatakan, fokus pendidikan Pancasila di Bondowoso diprioritaskan bagi kalangan perempuan. Sebab nilai-nilai Pancasila bisa mudah memasyarakat melalui jalur keluarga di mana para ibu-ibu mempunyai peran menentukan perkembangan Pancasila di masyarakat. 

“Secara tradisi memang laki-laki kepala keluarganya. Faktanya begitu. Namun kaum perempuan ikut menentukan nilai-nilai Pancasila di rumah (keluarga, red.),” katanya.

Bang NK, menyatakan, penguatan Pancasila di Bondowoso harus tumbuh dan tangguh dalam mempersiapkan generasi bangsa yang akan datang. Seluruh kader Pancasila diharapkan mampu membawa nama baik Nahdlatul Ulama, para guru, dan masyayikh yang telah memberikan ilmu-ilmu kehidupan dan keilahian kepada kita.

“Di sinilah makna penting Pancasila bagi kita sebagai kaum santri,” pungkasnya. -kra

Bang Nasim Bicara Pancasila dan Aswaja di Situbondo

Situbondo – Anggota MPR Ir H M Nasim Khan melaksanakan sosialisasi Pancasila di Situbondo dalam suasana Ramadhan yg syahdu bersama masyarakat. Bang Nasim, demikian panggilan akrabnya, berbicara tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila agar menjadi teladan bagi kehidupan bermasyarakat.

Mereka yang hadir terdiri dari berbagai elemen masyarakat dari seluruh kecamatan di Situbondo, dalam rangka memasyarakatkan Pancasila di lingkungan masyarakat pada umumnya.

Anggota MPR Ir HM NAsim Khan bersama
narasumber Ali Yafi, Ketua DPC PKB Situbondo,
menyampaikan materi nilai-nilai Pancasila dalam
acara Sosialisasi MPR di Situbondo, 20 Mei 2018.

Dalam kesempatan itu, Bang Nasim juga meresmikan Lembaga Pendidikan Kader Pancasila (LPKP) Situbondo sebagai upaya meningkatkan jangkauan Pancasila ke pelosok-pelosok desa di Situbondo. Acara yang diselenggarakan kerjasama Fraksi PKB MPR-RI dan DPC PKB Situbondo ini dilaksanakan di Gedung Pertemuan PKB Situbondo pada hari Sabtu 20 Mei 2018, yang kepanitian secara teknis dilaksanakan pengurus DPC PKB Situbondo.

”Pertemuan ini sebuah wadah ruang silaturrahim Pancasila kepada para warga masyarakat di Situbondo,” kata Bang Nasim. Ia berharap kepada peserta semoga acara menjadi ruang konsolidasi untuk memasyarakatkan Pancasila di dapil Situbondo dan sekitarnya.

"Salah satu bentuk nilai-nilai Pancasila dan Aswaja adalah terwujudnya ulama NU sebagai motor perjuangan kemerdekaan Indonesia hingga terbentuknya NKRI," ujarnya.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan pilar utama daripada tiga pilar lainnya sehingga menjadi final eksistensinya serta tidak perlu diperdebatkan lagi.

“Pancasila bagi NU sudah final. Harga Mati. Sudah tidak ada persoalan. Persoalannya bagaimana kita melakukan aktualisasi dan kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila menurut keadaan zamannya,” katanya.

Menurutnya, di jaman Orde Baru ada Eka Prasetya Panca Karsa atau P4 yang dianggap terjemahan tunggal oleh pemerintah yang bersifat mutlak alias tidak bisa dibantah. Katanya, rezim Orba tidak memperbolehkan muncul terjemahan Pancasila dari masyarakat.

Narasumber Ali Yafi, Ketua DPC PKB Situbondo,
menyampaikan materi nilai-nilai Pancasila dalam
acara Sosialisasi MPR di Situbondo, 20 Mei 2018.
Acara tersebut diselenggarakan atas kerjasama
Fraksi PKB MPR RI dan DPC PKB Situbondo.

“Nah, masa sekarang tafsir tunggal itu dihilangkan. Tapi tentu namanya menerjemahkan tidak boleh keluar dari teks Pancasila itu,” katanya didampingi Ketua DPC PKB Situbondo Gus Yafi dan para pengurus PKB lainnya. 

Sementara itu, saat menjelaskan materi Bhinneka Tungga Ika, ia menyatakan bahwa pluralisme atau warna-warni keyakinan yang ikut membentuk negara Indonesia harus dihayati oleh semua masyarakat. Sebab Indonesia dibentuk oleh banyak suku agama dan golongan, bukan oleh sekelompok tertentu saja.

Berpesan agar kader PKB jangan hanya menjadi penonton di depan kebijakan publik yang hanya dikuasai orang lain. Jangan sampai para kiai hanya menonton saja, lalu saat ada kerusakan diminta ikut memperbaiki. Saat bagus dan lurus disuruh kembali ke pesantren.

Ia menyatakan, kiai harus ikut ambil bagian menentukan kebijakan publik, maka dari itu PKB harus menang lalu menempatkan wakilnya di parlemen. Sebab menentukan kebijakan publik untuk mengajak berbuat kebajikan termasuk ibadah.

Para Peserta Sosialisasi MPR di Situbondo, 20 Mei 2018.

“Ini juga sejalan sebagai ibadah dengan para kiai dan masyayikh yang mengajar di pesantren, yakni sama-sama beribadah dan Pancasila,” katanya.

“Jadi dengan ini sudah tidak relevan pernyataan Pancasila itu kafir, atau Pancasila itu bukan Islam,” katanya menutup presentasi materi Empat Pilar alias PBNU, yakni P=Pancasila, B=Bhinneka Tunggal Ika, N=NKRI, dan U=UUD Tahun 1945. (kra)

Jember dan Seminar Edukasi Finansial Teknologi

Ini era bisnis, Bung!

Bahwa bisnis online tidak melulu hanya e-commerce (toko online) atau situs portal berita. Ada sebuah industri baru bernama financial technology atau nama kerennya finTech.

Keberadaan FinTech bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan. Perusahaan-perusahaan FinTech Indonesia didominasi oleh perusahaan startup dan berpotensi besar.

Kemarin, Kamis, saya mendapatkan kehormatan sebagai salah satu narasumber dalam acara seminar bertajuk Finansial Teknologi di Universitas Muhammadiyah Jember.

Kehadiran saya mewakili Anggota DPR Komisi VI (Dapil Jawa Timur III), Bapak M Nasim Khan yang berhalangan hadir karena ada acara di Jakarta. Pak Nasim memberi kesempatan kepada saya untuk mewakilinya.

Sungguh, saya belum tahu detail tentang apa itu financial teknologi, sehingga yang saya presentasikan adalah tentang kewirausahaannya, kebetulan di DPR sedang digodok RUU Kewirausahaan Nasional dimana Pak Nasim menjadi salah satu anggota Panitia Khususnya.

Saya hadir dalam acara itu lebih banyak belajar dan memperdalam untuk mengetahui apa itu finansial teknologi, apa lagi background keilmuan saya bukan ekonomi, bukan keuangan, apalagi bisnis to bisnis yang berhubungan dengan uang.

Dari acara itu saya menjadi sadar bahwa selama ini selalu berhubungan dengan uang. Akan tetapi tidak memahami detail-detail tentang uang. Sungguh kita selama ini baru sebatas mengetahui uang pada permukaannya saja. Mungkin saja bangsa Indonesia pd umumnya baru tahu uang adalah angka yg tertera di atas koin atau kertas. Padahal di balik angka itu ada bisnis yg mahadahsyat.

Sesungguhnya uang melingkupi 1.000.000 dimensi yang bisa kita kelola utk kepentingan yg lebih luas dan tujuan sebaik-baiknya. Barangkali selama ini kita juga mengenal ttg kebebasan finansial. Akan tapi makna sejatinya tentang kebebasan finansial juga tidak tahu apalagi cara menggapainya.

Terima kasih kepada Pak rektor Unmuh Jember, Bu Dekan Fakultas Ekonomi Unmuh Jember, wabil khusus sahabat Rizki dan Pak Haris yang telah mempercayakan utk bersilaturahim dengan banyak kolega-kolega penting di Jember dan Malaysia.

Bismillah, Semoga acara ini punya keberlanjutan yang lebih signifikan untuk kebebasan finansial yang sejati di masa depan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Alfatihah....

Nasim Khan: Pancasila Bersinergi Kebangkitan Desa dan Kemakmuran Bangsa

SITUBONDO, Jawa Timur - Kemajuan negara akan tampak jika desa sudah maju, makmur dan sejahtera. Karena para pelaku desa merupakan ujung tombak segala hal dalam rangka menopang pembangunan nasional. 

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPR/MPR RI Fraksi PKB, Ir HM Nasim Khan, saat menjadi keynote speaker Sosialisasi 4 pilar yang digelar di Aula Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Jumat (16/3/2018).

Acara tersebut dihadiri sejumlah kepala desa se- Kabupaten Situbondo, Perangkat Desa, tokoh agama, tokoh pemuda, dan ratusan masyarakat dari berbagai elemen.

Pada kesempatan tersebut, Nasim menyatakan pentingnya menjaga kedaulatan NKRI melalui peran masyarakat khususnya yang ada di desa. Karena masyarakat desa, menurutnya, masih kental dengan budaya saling gotong royong sehingga akan terjaga kuat  persatuan dan kesatuannya.

"Nilai nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 45 (PBNU) harus tertanam sungguh pada masyarakat desa sebagai pondasi negara, " katanya. 

Ia juga menambahkan pentingnya cerdas bermedia dan menangkal fitnah dan hoaks di karena fitnah dan hoaks itulah kebhinnekaan dan kedaulatan NKRI akan mudah dirongrong. 

"Kita sudah mengetahui, akhir akhir ini sudah banyak fitnah dan hoaks terhadap para ulama', hal ini kalau tidak bijak menangkap pemberitaan tersebut maka akan termakan dengan isu isu yang mengancam terhadap NKRI, " tambahnya. 

Oleh karena itu, legislator asal Kota Santri Bumi Shalawat Nariyah ini mengajak masyarakat untuk saling menguatkan diri dengan pemahaman 4 pilar kebangsaan.

Sebagai informasi, program sosialisasi empat pilar kebangsaan merupakan program MPR RI, sesuai amanat pasal 5 UU No 17 tahun 2014 dan UU No 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRS. 

Tujuannya, memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang empat pilar kebangsaan, termasuk pemahaman Pancasila dan UUD 1945. (KHOLILUL ROHMAN AHMAD)

Caption foto: Anggota DPR/MPR RI dari PKB Ir HM Nasim Khan saat memberikan cenderamata kepada peserta Sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Aula Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji, Situbondo, Jumat (16/3/2018). Foto: DEDY DARMANTO

Politik Baliho dan Semantikal Cak Imin

Politik Baliho dan Semantikal Cak Imin

Oleh Agus Hernawan

Di Rakernas IV dan HUT ke-6 NasDem,  Surya Paloh mendeklarasikan Jokowi sebagai capres 2019. Setelah itu, berturut-turut Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Hanura, Perindo, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mendeklarasikan mantan Walikota Solo ini. 

Belum lama, Rakernas III PDIP merekomendasi Jokowi sebagai capres 2019.

Siapa wakil Jokowi, masih tanda tanya. Juga ada yang jadi tanda tanya lain di publik. Mengapa PKB masih diam?

Politik Baliho
Baliho Cak Imim Cawapres 2019 bertebaran di ruang-ruang publik se-Republik. Secara visual, baliho Cak Imin menjawab pertanyaan di atas (“Mengapa PKB masih diam?”). Politik baliho ini juga jadi pesan verbal ke Jokowi.

Pesan yang sama juga dikirim ke Tengku Umar. “Jika belum paham mau ane, baca baliho saja!”
Lewat politik baliho, PKB tengah memainkan positioning. Posisi historis PKB di Pilpres 2014 sangat jelas. 

Selain memberi warna hijau di kubu Jokowi-JK yang mayoritas diisi partai nasionalis, PKB berperan memenangkan Jokowi-JK di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta D.I Yogyakarta.

Tandem PDIP-PKB di Pilpres 2014 lumayan sukses menyatukan santri-abangan, nahdiyin-marhaen. Apa yang tak bisa dilakukan PPP di kubu Prabowo-Hatta, termasuk PAN di D.I Yogyakarta.

Dilihat dari sisi political marketing, strategi canvassing lewat baliho langsung menohok banyak hal.

Pertama, ia coba memagari “rumah” yang jadi basis pendukung tradisional PKB dari dikuasai tamu politik musiman.

Kedua, ia menegaskan maunya PKB. Posisi lima besar perolehan suara di 2014 dengan mengantongi 9,04 persen kursi di DPR jelas modal politik yang cukup buat PKB. Kursi cawapres bisa dianggap realistik.

Ketiga, melalui politik baliho, target realistik itu di-direct selling ke dalam ruang-ruang kesadaran pemilih.

Menarik ialah simultanitas atau keserentakan baliho Cak Imin. Ini membuat cara komunikasi politik yang konvensional jadi unik dan nakal. Publik dibuat terpengarah. Seperti kisah Bandung Bondowoso membangun candi dalam semalam. Alhasil, keunikan dan kenakalan itu segera ditransfer ke dunia daring. Memiral lewat kicauan di group-group WhatsApp.

Agaknya, Jokowi dan partai pendukungnya perlu  berhitung.  Dan, ini bisa jadi dilematis. Di satu sisi, PKB sudah mematok harga untuk mengantarkan Jokowi ke tujuan dua periode. Di sisi yang lain, meniadakan PKB jelas akan menyisakan ruang kosong yang sulit tergantikan.

Semantikal Cak Imin
Pertanyaan berikutnya, ke mana PKB sekiranya tidak di gerbong Jokowi pada Pilpres besok?
Pascapolitik baliho, muncul berita rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Muhaimin Iskandar (Cak Imim). 

Apakah pertemuan itu cuma membahas soal Pilgub Jateng sebagaimana diberitakan? Tentu tidak. Koalisi PKB dengan Gerindra memenuhi syarat Presidential Threshold.

“Jika Prabowo Subianto dan Cak Imin dipasangkan sebagai capres-cawapres pada Pilpres 2019 mendatang, niscaya pasangan ini akan bisa secara bulat merebut suara di Pulau Jawa.” Pernyataan Arief Poyuono, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, mempertegas jawaban pertanyaan di atas.

Sekiranya PKB bertemu Gerindra, diikuti lahirnya koalisi Demokrat-PAN-PKS, Pilpres 2019 bisa saja diramaikan tiga pasang kandidat. Tiga pasang kandidat lebih menyegarkan. Broad-based participation minimal tidak begitu tajam terpolarisasi. Namun, bagi kubu Jokowi, kontestasi dengan tiga pasangan kandidat  lebih menguras energi. Atau, malah jadi boomerang.

Pilgub DKI kemarin sudah mengajarkan prestasi kepemimpinan, ditambah kegaharan kicau di dunia daring, belum cukup. Perlu nyali bertarung dan berbecek-becek di basis riil, terutama untuk memenangkan Pulau Jawa. Kehadiran partai baru (PSI dan Perindo) di kubu Jokowi tidak cukup sebagai katub penyelamat.

Lewat simultanitas politik baliho,  PKB menunjukkan mereka punya militansi itu. 
Hal senada jika Pilpres jadi gelaran tarung ulang Jokowi versus Prabowo. Pernyataan Arief Poyuono bisa terbukti. Penguasa basis di Jawa Barat dan Jawa Timur dengan broad-based participation terbesar pertama dan kedua di Indonesia adalah Gerindra dan PKB. Di Jawa Tengah, pada Pileg 2014, perolehan suara PKB urutan ketiga setelah PDIP dan Golkar. Perolehan suara PKB hanya selisih tipis dengan Golkar, (Golkar: 2.497.282 suara,
PKB: 2.305.444 suara).

Untuk Jawa Tengah, faktor kepemimpinan Ganjar yang dinilai mengecewakan dapat jadi deposit negatif secara politik ke depan. Di kasus Semen VS Samin misalnya, Ganjar justru membuat blunder. Ia menertawakan aksi semen kaki petani yang dimotori kalangan Samin. Sebaliknya, PKB dan Gerindra menunjukkan sikap responsif. Implikasi jangka pendek ialah Pilgub Jawa Tengah 2018 nanti. Koalisi PKB-Gerindra-PKS-PAN punya peluang besar memenangkan Jawa Tengah. 

Di tengah menguatanya populisme agama, diperparah kegagalan KPU mendorong kontestasi elektoral kita menjadi apa yang disebut Sherry A. Arnstein sebagai cornerstone of democracy, posisi Cak Imin dan PKB menjadi sangat penting. Mengabaikan Cak Imin dan PKB bisa berarti “bunuh diri” bagi Jokowi.

Nah, selamat berhitung Pakde. Dan, segera kita bikin baliho.